BUDAYA APLIM APOM MENJADI MODEL PERLINDUNGAN ANAK

Oleh Cornelia Pekey*

Saya hendak mengulas tentang “Penerapan Budaya Aplim Apom Menjadi Model Perlindungan Anak Dalam Mendukung Program Pemerintah di Kabupaten Pegunungan Bintang”. Tulisan ini sebenarnya ditulis untuk kepentingan Pelatihan PIM 3 di Jayapura. Namun karena memiliki misi pendidikan publik maka disumbangkan kepada OkNews untuk dapat dipublikasikan. Diharapkan dapat bermanfaat bagi kemajuan generasi masa depan negeri Aplim Apom.

”Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaKu, janganlah menghalangi jalan mereka”. Demikian diungkapan Yesus ketika anak-anak berlari hendak menemuiNYA dan dihalangi orangtuanya. Ungkapan Yesus ini menjadi landasan Alkitabiah bagi umat Kristiani seantero bumi ini dalam membimbing, menuntun dan membearkan anak-anaknya menjadi manusia beriman, berilmu, berbudi dan beraklak.

Anak adalah bagian integral yang tidak dapat terpisahkan dari keberlangsungan hidup suatu komunitas manusia. Anak menjadi pemegang estafet tetap eksisnya suatu suku bangsa. Ketika tidak ada anak maka punahlah suku bangsa itu. Karena itu, keberadaan anak tidak dapat dipisahkan dari keberlangsungan hidup suatu suku bangsa ataupun negera.

Karena sangat vital dan sentralnya peran yang dimainkan oleh anak maka komunitas manusia di dunia ini, baik secara formal maupun secara tradisional memiliki ketentuan-ketentuan dan ketetapan-ketetapan yang disepakati dan diterima bersama untuk melindungi anak dari berbagai ancaman. Sebenarnya setiap suku bangsa di dunia ini memiliki tradisi secara turun-temurun untuk melindungi anak, termasuk suku-suku yang hidup di Tanah Papua.

Inisiasi Menjadi Model Perlindungan Anak

Suku Ngalum-Kupel di Pegunungan Bintang yang menyebut dirinya sebagai manusia berbudaya Aplim Apom juga memiliki tradisi melindungi anak. Dalam tradisi perlindungan anak manusia Aplim Apom terkandung banyak nilai yang memiliki dampak positif bagi kehidupan anak. Budaya perlindungan  anak Aplim Apom ini harus diangkat dan dijadikan model perlindungan  anak di Kabupaten  Pegunungan Bintang karena  ini menjadi sebuah kearifan lokal yang menjadi tanggung jawab semua  stakeholder untuk melestarikannya. Misalnya tradisi inisiasi anak dalam proses pendewasaan. Proses pendewasaan (inisiasi) yang dipraktekan dalam budaya Aplim Apom secara turun-temurun merupakan suatu tradisi yang sangat positif, mengandung pendidikan nilai-nilai Di dalam prosesi inisiasi, anak sangat diperhatikan, dilindungi dan dididik secara maksimal. Juga di dalam proses inisiasi anak diberikan bekal hidup kelak ketika ia dewasa. Nilai-nilai universal diajarkan selama proses inisiasi berjalan, seperti kebenaran, keadilan, cinta, kejujuran, kedamaian, dll.

Perlindungan anak model ini membangun, menciptakan dan menyadarkan identitas dirinya sebagai manusia yang utuh. Sejak dini anak diajarkan dengan hal-hal spiritual kerohanian, membangun mental, moral dan etika serta nilai-nilai mendasar kehidupan manusia sebagai landasan hidupnya.

Tradisi pendewasaan (inisiasi ) ini sebenarnya sudah mendapatkan kekuatan hukum formal. Pemerintah melalui Undang-Undang No. 23, Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 23, Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sudah dengan tegas menjamin hak perlindungan bagi anak.  Jika ditelaah secara garis besar, ada 4 hak anak yang harus dipenuhi.

Pertama, hak hidup artinya anak diberi tempat untuk hidup dan menghidupkan daya imajimasi serta kreasinya secara utuh dan menyeluruh tanpa tekanan. Ke dua, hak tumbuh kembang artinya anak mendapat kesempatan yang sama  dengan orang dewasa untuk bertumbuh dan berkembang dalam intelektual, mental, sosial, psikologis dan spiritual terutama untuk pembentukan karakter dan integritas sebagai seorang yang beriman, bertaqwa, berilmu dan bermoral. Ke tiga, hak perlindungan,  artinya anak harus mendapatkan perlindungan karena anak merupakan anugerah Tuhan yang senantiasa harus dijaga. Karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

Ke empat, hak berpartisipasi artinya anakpun harus diberi tempat untuk berpartisipasi dalam proses kehidupan. Suaranya harus didengar tertutama dalam membuat keputusan-keputusan menyangkut kehidupan anak.  Dengan kata lain anak harus dilibatkan, misalnya dalam proses membangun Rumah Sakit atau Puskesmas Ramah Anak, Sekolah Ramah Anak, Pasar Ramah Anak, Tempat Ibadah Ramah Anak, Tempat Rekreasi Anak.

Pertanyaan selanjutnya adalah mengapa anak harus menjadi centrum (pusat) pembangunan? Ya, karena anak merupakan tunas, potensi, generasi penerus, pewaris budaya, pewujud cita-cita bangsa dan Negara. Karena itu sebenarnya mereka memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi suku bangsa dan Negara di masa depan.

Oleh karena itu harus diberi kesempatan untuk tumbuh dan berkembang  secara optimal baik fisik, mental, sosial, spiritual dan intelektualnya. Perlu adanya perlindungan anak secara maksimal dan mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan pemenuhan hak-hak hidup anak tanpa adanya perlakuan diskriminasi.

Kekuatan Hukum Perlindungan Anak

Upaya Negara untuk melindungi hak anak terus menjadi perhatian Pemerintah dengan meriview UU No. 23 Tahun 2002 menjadi UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar dari isi perubahan Undang-Undang ini memiliki korelasinya dengan nilai-nilai positif Perlindungan Anak dalam Budaya Aplim Apom.  Dalam budayanya, manusia Aplim Apom menempatkan anak  sebagai masa depan kehidupan, hadir di tempat khusus dalam kehidupan, taat pada adat-istiadat atau budaya yang menjadi warisan leluhur, memiliki norma-norma, aturan-aturan yang berlaku secara turun-terumun dan hidup dalam lingkaran tatanan aturan norma budaya.

Keharmonisan, keutuhan dan keselarasan antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam dan relasinya dengan leluhur  yang dilandasi KASIH juga menjiwai perlindungan anak Aplim Apom. Karena itu nilai-nilai perlindungan anak ini harus mendapat perhatian dari semua pihak. Dengan mengangkat sebanyak mungkin nilai-nilai positif dalam perlindungan anak Aplim Apom diharapkan semua orang yang berada di tanah Aplim Apom ini melibatkan diri dan ikut bertanggung jawab melestarikan budaya perlindungan anak Aplim Apom baik di sekolah-sekolah, di lingkungan rumah sakit dan puskesmas, pasar dan di tempat-tempat ibadah. Sehingga sejak dini anak merasa didukung, dihargai dan dihormati di negeri asalnya dan bukan malah merasa asing di tanahnya sendiri.

Keterkaitannya dengan perlindungan anak, sebenarnya Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sudah memberikan keluasan kepada Pemerintah Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota se-Tanah Papua untuk dapat mengangkat dan melestarikan kearifan lokal.

Sistim perlindungan dan pendidikan anak dalam budaya Aplim Apom sangatlah ketat dan baik namun sangat disayangkan karena beberapa dekade terakhir ini tidak mendapat tempat yang wajar di hati generasi muda sehingga mulai sirnah bahkan kita dapat katakan bahwa sudah lama semakin hilang termakan arus pembangunan. Ini terbukti dengan tidak adanya partisipasi aktif dari generasi muda Aplim Apom dalam mengikuti tata cara pendidikan adat yang menyebabkan terjadinya kemerosotan nilai-nilai moral, spiritual, mental generasi muda. Jika hal ini terus dibiarkan maka dapat diprediksi bahwa ke depan akan terjadi hilangnya identitas Aplim Apom. Sekarang ini saatnya untuk mengangkat kearifaran lokal yang memiliki keluhuran nilai untuk melindungi generasi Aplim Apom kedepan. Buatlah sesuatu yang berarti bagi generasi muda di tanah Aplim Apom dan berikanlah tempat yang sesuai demi mengangkat dan melestarikan nilai-nalai budayanya serta  mewajibkan  semua orang yang hidup di tanah Aplim Apom ini untuk mendukung secara optimal.

Penanaman Nilai berbasis Kearifan Lokal

Rifka Annisa dari Lembaga Perlindungan Anak Yogyakarta berpendapat bahwa untuk melindungi anak bangsa pertama-tama yang dilakukan adalah harus menanamkan nilai-nilai budaya dalam diri anak karena anak adalah generasi masa depan bangsa; melakukan terobosan-terobosan yang mengutamakan kearifan lokal, misalnya dengan memproduksi Peraturan Daerah (PERDA) tentang pelestarian budaya perlindungan anak; adanya perlakuan khusus bagi ibu dan anak yang tidak mampu dan adanya sekolah alam, sekolah pasar dan memberikan perhatian serius pada pendidikan dasar yaitu TK & PAUD yang langsung di pantau oleh institusi perlindungan anak. Juga perlu adanya kerjasama dengan kepolisian dalam perlindungan dan penegakkan hukum bagi anak dan perempuan. Selain itu tokoh-tokoh agama juga harus  serius membangun menyelenggarakan program-program perlindungan anak dan tidak terjerumus dalam kerja rutinitasnya karena anak adalah tulang punggung mati hidupnya agama. Harus ada program-program pendidikan iman dan ketaqwaan anak sejak usia dini dari pada hanya sekedar menyelenggarakan rutinitas ritual gerejani.

Bila disimak secara substansial, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebenarnya hampir mirip dengan Budaya Perlindungan Anak Apilm Apom. Keduanya mengatur tentang kehidupan, perlindungan dan keberlangsungan hidup. Kemiripannya itu diidentifikasi dalam beberapa hal utama.

Pertama, Kesehatan Umum.  Dalam Budaya Apilm Apom kesehatan menjadi perhatian bersama. Jika terjadi gangguan kesehatan dalam keluarga ataupun kampung maka akan dicari tahu penyebabnya dan kepastian alternatif solusinya. Cara-cara ini dapat ditempuh dengan berasaskan falsafah hidup masyarakat Aplim Apom, diantaranya perlakuan yang sama, kepentingan bagi anak, hak kelangsungan hidup dan  penghargaan terhadap pendapat anak.    

Kedua, Hak dan Kewajiban Anak. (a)  Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera; (b) Setiap anak berhak  atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan; (c) Setiap anak berhak beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orangtua sesuai menurut adat istiadat yang dianutnya; (d) Setiap anak berhak memperoleh pelayanan sosial sesuai kebutuhan fisik, mental, spiritual dan social; (e) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembanagan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya; (f ) Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan; (g) Setiap anak berhak  untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasan demi pengembangan diri.

Tugas dan Tanggungjawab Orangtua-Wali

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga dengan tegas dan jelas berbicara tentang tugas dan tanggungjawab orangtua-wali dan Negara. Dalam pelaksanaannya orangtua/wali diberikan sejumlah tanggungjawab, diantaranya : (a) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan  diskriminasi,  eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.  (b.) Demi kepentinngan terbaik anak maka boleh ada pemisahan, tapi ini adalah pertimbangan terakhir. (c) Setiap anak berhak  memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial,  pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan. (d) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi; setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. (e) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum, membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sedang tertutup untuk umum. (f) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan. (g) Setiap anak berkewajiban untuk menghormati orang tua, wali dan guru; mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman; mencintai tanah air, bangsa dan Negara; menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya dan melaksanakan etika dan  akhlak yang mulia.

Kewajiban dan Tanggung jawab Negara. (a) Negara, Pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak. (b) Negara dan pemerintah bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik atau mental berdasarkan kearifan lokal. (c) Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggungjawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak; (d) Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak; juga mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Penyelenggaraan Perlindungan terhadap Anak. (a) Agama : Setiap anak berhak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya; sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya. Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua serta wali dan lembaga sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya; perlindungan anak dalam memeluk agamanya meliputi pembinaan, pembimbingan dan pengamalan ajaran agama bagi anak; (b) Kesehatan. Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan dan didukung oleh masyarakat, penyelenggaraan pelayanan yang cuma-cuma bagi keuarga yang tidak mampu. Orang tua dan keluarga bertanggungjawab menjamin kesehatan anak dan merawatnya sejak dalam kandungan.

(c) Pendidikan. Pemerintah wajib menyeleggarakan pendidikan dasar minimal 9 tahun dan lebih mengutamakan kearifan local.  Dalam pendidikan anak diarahkan untuk pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka  yang optimal. Pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi; pengembangan rasa hormat terhadap orangtua, identitas budayanya dan budaya setempat, bahasa, nilai-nilainya sendiri,  nilai-nilai nasional di mana anak bertempat tinggal dari mana anak berasal, dan peradaban-peradaban yang berbeda-beda dari peradaban sendiri. Persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab sejak dini di mulai dari budayanya dan pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup.

Anak sebenarnya memiliki keungggulan maka hendaknya diberi kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidkan khusus. Permerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan atau bantuan cuma-cuma ataupun pelayanan khusus bagi anak-anak terlantar, keluarga tidak mampu, masyarakat daerah terpencil.  Anak di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelolah sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan atau lembaga pendidikan lainnya.

(d) Sosial. Pemerintah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak, agar anak dapat berpatisipasi, bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya, bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak, bebas berserikat dan berkumpul, bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya dan memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan. Pendidikan nilai dalam tradisi manusia Aplim Apom hampir punah seiring masuknya peradaban Baru. Apakah ada aturan formal  dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang untuk melindungi anak?.

*) Penulis adalah Kepala  Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olaraga Kabupaten Pegunungan Bintang