Potensi Pengembangan UMKM dalam Kemandirian Masyarakat di Kabupaten Pegunungan Bintang

Oleh Septevanus R. Toding*

 

Ketika saya pertamakalinya menginjakkan kaki di Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang, kesan pertama takjub akan kebesaran-Nya. Kemudian setelah mengamati beberapa hal khususnya dalam perekonomian, banyak hal yang dijumpai sebagai potensi yang dapat dikembangkan. Sebagai nominator Penggerak Wirausaha Pemuda Tingkat Nasional Tahun 2015 oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia perwakilan Provinsi Papua, saya tergerak hati untuk menyumbangkan pemikiran saya melalui OkNews.

 

Perekonomian suatu daerah akan memiliki fundamental yang kuat, apabila ekonomi rakyat telah menjadi pelaku utama yang produktif dan berdaya saing dalam perekonomian nasional. Oleh karena itu, pengembangan wirausaha di seluruh lapisan masyarakat, khususnya dikalangan wirausaha muda sebaiknya diprioritaskan dalam pembangunan ekonomi daerah tersebut.

Pengembangan kewirausahaan pemuda diharapkan dapat menjadi solusi dalam meningkatkan stabilitas ekonomi, dengan pengembangan potensi kewirausahaan yang dimiliki oleh para pemuda, sehingga dapat menjadi jawaban bagi masalah ketenagakerjaan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Suatu negara atau daerah akan mengalami peningkatan perekonomian dapat terlihat berapa besar jumlah pengusahanya. Standar yang disarankan adalah sebesar minimal 2% pengusaha dari total jumlah penduduknya. Salah satu sektor yang berpotensi untuk dikembangkan adalah UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). Hal ini akan mendongkrak jumlah pengusaha, sehingga Kabupaten Pegunngan Bintang dapat mengalami peningkatan perekonomian secara signifikan.

 

Kondisi Pengangguran yang terus Melonjak

 Sebagai dasar pemikiran melalui data Pengangguran dan kemiskinan hingga saat ini merupakan masalah besar bangsa Indonesia yang belum bisa terpecahkan. Menurut data BPS Februari 2008, jumlah penganggur terbuka tercatat sebanyak 9,43 juta orang (8,46%) per Agustus 2008 berjumlah 9,39 juta orang (8,39%) dari total angkatan kerja sekitar 111,4 juta orang. pengangguran terbuka didominasi lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) besar 17,26 %, Sekolah menengah Atas (SMA) sebesar 14,31 %, Perguruan Tinggi (PT) 12,59%, Diploma 11,21 %, lulusan SMP, 9,39 % dan lulusan Sekolah Dasar (SD) 4,57 %, dari jumlah penganggur.

Jumlah penganggur tersebut diperkirakan akan bertambah dengan adanya krisis keuangan global sebesar 20 juta orang sehingga dari jumlah penganguran di tahun sebelumnya sebesar 190 juta orang, akan bertambah menjadi 210 juta orang di tahun 2009 serta 2015 semakin melonjak tinggi antara jumlah pemgangguran dari jumlah penduduknya.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengangguran di Indonesia, antara lain: Pertama, jumlah pencari kerja lebih besar dari jumlah peluang kerja yang tersedia (kesenjangan antara supply and demand). Kedua, kesenjangan antara kompetensi pencari kerja dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh pasar kerja (mis-match), Ketiga, masih adanya anak putus sekolah dan lulus tidak melanjutkan yang tidak terserap dunia kerja/berusaha mandiri karena tidak memiliki keterampilan yang memadai (unskill labour), Keempat, terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) karena krisis global, dan Kelima, terbatasnya sumber daya alam di kota yang tidak memungkinkan lagi warga masyarakat untuk mengolah sumber daya alam menjadi mata pencaharian. Dari kelima faktor tersebut, faktor pertama, kedua dan ketiga merupakan faktor dominan yang menyebabkan  pengangguran di Indonesia. Dari gambaran tersebut di atas maka perlu dikembangkan program-program kewirausahaan pemuda dalam rangka mempercepat penurunan angka pengangguran.

Mengingat data pengangguran pemuda masih cukup tinggi, apabila tidak memperoleh perhatian yang serius mengakibatkan masalah sosial yang cukup tinggi pula. Beberapa masalah sosial yang diakibatkan oleh tingginya pengangguran diantaranya penyalahgunaan narkoba, kriminalitas, pergaulan bebas, premanisme, trafficing, dan lain sebagainya. Kondisi tersebut akan mengganggu pembangunan di segala bidang dan stabilitas nasional.

Demikian pula dengan kondisi kepemudaan di Tanah Papua, khususnya di Kabupaten Pegunungan Bintang. Dengan demikian, perlu adanya perubahan mindset (Paradigma berpikir) di kalangan pelajar/pemuda, kelak bukan hanya bercita-cita bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) saja yang semakin terbatas jumlahnya, namun berani memilih alternatif lain yang tidak kalah menjanjikan keberhasilan salah satunya sebagai pengusaha.

 

Potensi yang Belum digarap secara Optimal

          Sebagai daerah pegunungan, Kabupaten Pegunungan Bintang memiliki sumber daya alam yang cukup banyak dan bervariasi. Salah satu dari sektor perkebunan, dan produk unggulan yang telah dikenal oleh dunia adalah kopi terbaik. Potensi lainnya adalah madu, peternakan dan perikanan dan lain sebagainya. Hal ini tidak hanya dari upaya pengembangan produk hulunya saja, melainkan perlu upaya pengembangan produk hilirnya yakni produk turunan sebagai lanjutan pengembangan produk yang bernilai tinggi.   

 

Kebijakan Pendirian BUMDes atau BUMKamp.

BUMDes atau BUMKamp adalah Badan Usaha Milik Desa atau Badan Usaha Milik Kampung, yang merupakan program pemerintah sebagai respon terhadap penyediaan Dana Desa atau Dana Kampung yang akan semakin meningkat dikemudian hari. Hal ini juga perlu adanya pengaktifan kembali Musrembang Kampung, sebagai dasar penyusunan program prioritas setiap pengembangan potensi kampung yang berbeda satu sama lainnya. Sebagai pendukung program kampung mandiri tersebut maka perlu dibentuk Bank Desa atau Bank Kampung di setiap kampung atau distrik untuk mendukung dalam hal permodalan.

 

Solusi Modal Penyediaan Dana UMKM Kampung

Upaya perbankan dalam peningkatan taraf hidup masyarakat desa dapat berupa peminjaman modal kepada para pengusaha UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) didesa melalui BANK DESA. Bank Desa ini diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi rakyat. Selama ini petani dan pengusaha UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) kesulitan mendapatkan modal karena keterbatasan pengetahuan dan akses perbankan. Disisi lain, keberadaan lembaga keuangan di tingkat kecamatan seperti BPR/BKK belum mampu sepenuhnya memenuhi kebutuhan modal rakyat kecil. Sehingga diperlukan suatu lembaga keuangan yang mudah dijangkau masyarakat di pedesaan dan tidak sulit dalam persyaratan pemberian bantuan modal usaha. Program ini bahkan tidak hanya perlu dijalankan di satu wilayah saja. Tetapi juga secara nasional, mengingat persoalan yang dihadapi masyarakat kecil relatif sama di setiap daerah.

Bank desa adalah salah satu  solusi yang memungkinkan untuk dikembangkan di pedesaan disamping koperasi. Bank desa adalah sistem pengelolaan jasa keuangan secara modern akan tetapi tetap mengedepankan asas kekeluargaan, karena tujuannya bukan hanya sekedar mencari profit atau keuntungan, akan tetapi lebih sebagai penggerak sistem perekonomian warga desa.

Bank dalam prakteknya tidak jauh berbeda dengan praktek perbankan konvesional atau syariah. Manajemen yang diterapkan juga sama, semua mengacu pada praktek perbankan modern yang terstruktur dan rapi, sehingga sangat mudah dalam pemantauan serta supervisinya.

Dengan adanya Bank Desa, bukan saja memberikan kemudahan dalam penyediaan pendanaan dan permodalan, akan tetapi juga memberikan jasa pengelolaan keuangan bagi warga desa dengan sistem yang lebih rapi dan modern. Kontekstual di Tanah Papua adalah Bank Kampung.

 

Model Sekolah Wirausaha Pemuda Berpola Asrama

Pengembagan Sumber Daya Manusia (SDM) wirausaha muda, bukan di mulai sejak selesaui studi SMA/SMK atau Strata Satu (S1), melainkan sebaiknya dimulai setelah menamatkan studi SMP/SLTP, selanjutnya difasilitasi melanjutkan sekolah setingkat SMA/SMK khusus di Sekolah wirausaha muda yang berpola asrama, sehingga fokus menerima teori dan praktek selama berdomisili di dalam asrama tersebut, yang kelak diharapkan akan menghasilkan SDM wirausaha yang berkualitas dan berdaya saing tingkat nasional bahkan dapat berkembang sebagai pelaku eksportir dari Tanah Papua.

 

Pemberdayaan Pemuda Wirausaha

Dalam memberdayakan pemuda, ada beberapa kategori pemuda yang perlu diberdayakan. Pertama, pemuda yang sudah punya usaha sederhana dan memerlukan pengembangan. Kedua adalah pemuda yang punya keahlian, tetapi tidak memiliki modal. Ketiga adalah pemuda yang punya modal, tetapi tidak memiliki keahlian. Keempat, tidak punya modal dan tidak punya keahlian. Yang paling banyak secara nasional dan Tanah Papua saat ini adalah pemuda yang kategori keempat.

Menurut data nasional, angka pengangguran terbuka pemuda sekitar 19,5 persen. Ini terjadi karena rendahnya kesempatan akses pendidikan baik formal maupun informal terutama di daerah yang akhirnya akan menimbulkan ancaman kriminalitas dan ketertiban umum yang dilakukan oleh pemuda.

Permasalahan utama dalam mengembangkan kewirausahaan pemuda adalah karena kurangnya kesadaran akan pentingnya menjadi pemuda yang mandiri dan berwirausaha. Banyak saat ini pemuda yang tergabung dalam OKP lebih berorientasi kepada pergerakan politik dan kekuasaan sehingga mereka cenderung memilih cara instan untuk menjadi terkenal dan politisi andal, tetapi dari aspek ekonomi pemuda jauh tertinggal.

Banyak di kalangan mereka justru menjadi broker politik dan menjadi alat bagi parpol untuk meraih kekuasaan. Jadi, tahap awal yang harus dibangun dalam memberdayakan pemuda adalah membangun jiwa pemuda yang mandiri dan menanamkan semangat hidup berwirausaha sehingga kemandirian akan mudah dibangun.

Kedua adalah permasalahan rendahnya skill yang dimiliki pemuda dalam berwirausaha. Untuk itu diperlukan pelatihan-pelatihan yang bersifat keahlian dan kewirausahaan. Ini dapat dilakukan bekerja sama dengan OKP dan Balai Latihan Kerja (BLK) yang dimiliki oleh Kementerian Tenaga Kerja. Dengan dibukannya pelatihan-pelatihan tersebut, maka diharapkan pemuda dapat menambah keahlian dan pendidikan informal untuk berwirausaha.

Ketiga adalah lemahnya pendampingan. Banyak pemuda yang bergerak di bidang UMKM memerlukan pendampingan untuk membuka dan mengembangkan usahanya. Untuk itu diperlukan lembaga-lembaga konsultan wirausaha yang dikelola oleh pemerintah ataupun swasta yang mampu memberikan arahan kepada pemuda dalam berwirausaha. Dengan demikian, keberadaan 'Youth Center' sangat diperlukan melalui bekerja sama dengan instansi terkait, terutama pemerintah daerah untuk memudahkan pemuda mendapatkan akses pendampingan tersebut.

'Youth Center' yang banyak dikembangkan seperti di negara-negara maju nantinya menjadi pusat kegiatan pemuda yang berorientasi pada pemberdayaan kewirausahaan sehingga akses pemuda untuk mendapatkan informasi dan membuat kegiatan yang mengasah kemampuan mereka berwirausaha dapat dilakukan di sana. Pemuda juga diharapkan dapat saling bertukar informasi untuk mengembangkan usaha. Bagaimana Kebijakan Pemerintah baru di Kabupaten Pegunungan Bintang dalam Program Pengembangan wirausaha pemudanya?

 

Potensi Jenis Usaha yang dapat Dikembangkan Keterampilannya

 

Keterampilan yang diselenggarakan dalam program kewirausahaan pemuda adalah jenis keterampilan yang sesuai dengan peluang usaha dan kebutuhan dunia kerja, antara lain:

 

Bidang Jasa

 

Bidang Produksi

1.

Menjahit

1.

Pertanian

2

Tata Kecantikan Kulit/Rambut

2

Perkebunan

3

Tata Rias Pengantin

3

Perikanan darat dan laut

4

Jasa Boga

4

Kehutanan

5

Otomotif/perbengkelan/Stir Mobil

5

Peternakan

6

Elektronika

6

Pertamanan

7

Komputer

7

Keterampilan produksi lainnya

8

Pariwisata (Perhotelan)

 

yang dianggap laku di pasar

9

Sablon

 

sekitar (marketable)

10

Service Handphone

8

Industri Kreatif

11

Pertukangan

 

 

12

Bengkel Las

 

 

13

Pramuwisma

 

 

14

Jenis Keterampilan bidang jasa lainnya sesuai kebutuhan pasar kerja dan usaha di lingkungan masyarakat

 

 

 

*) Penulis adalah Staf Pengajar Matakuliah Kewirausahaan di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Cenderawasih Jayapura sekaligus

Sebagai Nominator Penggerak Wirausaha Pemuda Tingkat Nasional 2015. Tulisan  ini pernah muat di Majalah OkNews Edisi 4