Menata Alam untuk Sebuah Asa

 

Sejak dimekarkan dari Kabupaten Jayawijaya tahun 2003, kini Kabupaten Pegunungan Bintang genap berusia 12 tahun, tepatnya 5 Mei 2015. Tapi bagaimana kondisi nyata dari kabupaten ini? Berikut, ikutilah sekilas tentang kondisi pembangunan Kabupaten Pegunungan Bintang.

KABUT masih mengambang di atas permukaan bukit Polki. Hari masih pagi. Udara dingin pun sangat menusuk. Saat itu 3 April 2015, sekitar pukul 05.30 Waktu Papua. Tapi desingan kendaraan bermotor yang meluncur di jalan beraspal itu, terus memecah kesunyian di pusat ibukota Kabupaten Pegunungan Bintang, Oksibil. Kios-kios yang berjejer sepanjang jalan dari Jalan Mabilabol ke Jalan Balusu, satu persatu mulai dibuka. Penjual pinang pun mulai membuka lapaknya. Roda perekonomian pun berputar. Transaksi jual beli pun mulai berjalan.

Tapi, saat itu, bertepatan dengan Jumat Agung, hari kesengsaraan Tuhan Yesus, sehingga umat Nasrani berbondong-bondong mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah Paskah, sehingga aktivitas pemerintahan dan bisnis diliburkan.  Hiruk pikuk kendaraan dan manusia saat ini, berbeda ketika Oksibil hanyalah sebuah kota mati dari sebuah distrik kecil yang tergabung dalam wilayah pemerintahan Kabupaten Jayawijaya, sebelum tahun 2003.

Tapi sejak 5 Mei 2003, ketika roda pelaksanaan kegiatan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan mulai digulirkan di negeri Aplim Apom,  maka Oksibil yang dulunya hanyalah sebuah distrik kecil, kini berkembang menjadi sebuah kota di daerah pegunungan yang terus berbenah dan kian ditata sebagai pusat pengelolaan administrasi pemerintahan, pelayanan kemasyarakatan dan pengembangan  perekonomian dari Kabupaten Pegunungan Bintang.

Kabupaten Pegunungan Bintang adalah salah satu kabupaten dari Provinsi Papua yang dimekarkan dari Kabupaten Jayawijaya melalui UU No. 26 Tahun 2002 tentang Pemekaran 14 Kabupaten Baru di Provinsi Papua. Pada 5 Mei 2015, Kabupaten Pegunungan Bintang genap berusia 12 tahun.

Menurut data yang dinukil dari Badan Pusat Statistik (BPS)  Kabupaten Pegunungan Bintang tahun terbitan 2014,  bahwa ketika kabupaten ini dimekarkan, hanya ada enam distrik (data BPS tahun 2002), dengan luas wilayah 1.568.300 hektar atau 15.683 kilometer persegi.

Kemudian tahun 2005, kabupaten ini memiliki 10 distrik. Lalu tahun 2006 menjadi 12 distrik. Mulai saat itu, pemekaran distrik terus dilakukan hingga diusia ke 12 tahun, tepatnya 5 Mei 2015, Kabupaten Pegunungan Bintang memiliki 34 distrik dengan 277 kampung. Distrik  Eipumek yang memiliki kampung terbanyak yaitu 14 kampung. Lalu Distrik Borme memiliki 13 kampung. Distrik Oksebang, Okhika dan Murkim masing-masing terdiri dari 4 kampung.

Sedangkan jumlah penduduknya menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pegunungan Bintang, bahwa jumlah penduduk Kabupaten Pegunungan Bintang pada tahun 2012 sebanyak 67.885 jiwa dan meningkat menjadi 69.304 jiwa pada tahun 2013, dengan laju pertumbuhan penduduk yaitu 2,1 persen.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Pegunungan Bintang yaitu sebesar 4 orang per kilometer persegi pada tahun 2013 dengan rata-rata penduduk per rumah tangga 4 jiwa. Pada tahun 2013, rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Pegunungan Bintang 116, berarti bahwa di Kabupaten ini diantara 116 penduduk laki-laki ada 100 jumlah penduduk perempuan.

Kabupaten ini berada di ketinggian 800 – 3.000  meter di atas permukaan laut dan termasuk salah satu kabupaten di kawasan pegunungan tengah Papua. Puncak paling tinggi adalah Puncak Mandala atau dimasa pemerintahan Belanda menyebutnya Juliana Top dengan ketinggian 4.760 meter dari permukan laut.  Penduduk asli Pegunungan Bintang memandangnya sebagai gunung sakral dan menyebutnya dengan nama Aplim Apom.  

Batas  wiilayah pemerintahan Kabupaten Pegunungan Bintang yaitu  sebelah Utara dengan Kabupaten Keerom dan Kabupaten Jayapura, sebelah Selatan dengan Kabupaten Boven Digul, sebelah Barat dengan Kabupaten Yahukimo dan sebelah Timur dengan negara tetangga PNG.

Ada 8 distrik,  62 kampung  dengan jumlah penduduk 18.448 jiwa yang berada di perbatasan dengan negara PNG. Sebagian besar penduduk di 8 distrik ini, fasih mengunakan bahasa Pidgin. Bahasa Pidgin merupakan salah satu bahasa yang digunakan beberapa negara di Pasifik Selatan, diantaranya PNG, Vanuatu dan Kepulauan Salomon.

Kalau anda mau ke Oksibil, untuk sementara hanya bisa ditempuh dengan pesawat terbang dari Sentani di Jayapura. Atau dari kabupaten kabupaten tetangga di kawasan pegunungan tengah, dengan melewati terpaan kabut dan hempasan angin di atas gugusan pegunungan yang menjulang tinggi, bukit-bukit yang terjal, hamparan lembah dan dataran yang luas. Perlu diketahui bahwa Pegunungan Bintang merupakan salah satu kabupaten yang memiliki jumlah lapangan terbang (Lapter) terbanyak di Pegunungan Papua.

Menurut bupati, ada 65 lapangan terbang (lapter) di seluruh wilayah Pegunungan Bintang. Dari 65 lapter tersebut, mayoritas dibangun oleh Gereja untuk kepentingan pelayanan penginjilan. Namun sesudah menjadi kabupaten, statusnya berubah. Mulanya hanya untuk pelayanan internal gereja namun beralih fungsi menjadi lapter milik pemerintah. Misalnya lapangan terbang Oksibil yang mulanya lapter milik gereja katolik, sesudah pemekaran kabupaten berubah menjadi lapangan terbang milik pemerintah  Kabupaten Pegunungan Bintang.

Sementara itu, beberapa lapangan terbang di Kabupaten Pegunungan Bintang telah ditingkatkan dan dikembangkan dari lapangan terbang rumput menjadi lapangan terbang yang sudah diaspal antara lain lapter Batom, Iwur, Kiwirok, Borme, Luban dan Oksibil. Selain lapangan terbang Oksibil, lima  lapangan terbang lainnya telah ditingkatkan statusnya menjadi lapter perintis.

Ketika Oksibil hanya sebuah distrik kecil dari Kabupaten Jayawijaya, daerah ini hanya dilayani oleh penerbangan misionaris AMA yang terbang dari Sentani ke Oksibil untuk pekerjaan misionaris dalam pelayanan Injil serta kerja-kerja sosial gereja. Tetapi setelah dimekarkan dari Kabupaten Jayawijaya dan Pegunungan Bintang menjadi kabupaten definitif, ada dua perusahaan penerbangan yang melayani Oksibil, yaitu : PT. Pelita Air Service dan PT. Trigana Air Service serta  beberapa lembaga penerbangan lain, seperti MAF, Advent,  SIL Yajasi, Susi Air, Dimonim Air, The Spirit of Papua,dll.

Karena sangat beratnya medan geografis Pegunungan Bintang, Bupati Pegunungan Bintang, Drs. Wellington Wenda, MSi membuat terobosan historis dengan menandatangani kontrak kerja sama dengan perusahaan penerbangan PT. Pelita Air Service pada tahun 2006.  Hasilnya sangat berdampak positif dan menjadikan perusahaan penerbangan ini menjadi sebuah perusahaan penerbangan yang ikut memberikan kontribusi monumental dalam proses awal pembangunan Kabupaten Pegunungan Bintang. Dengan menggunakan pesawat jenis Dash7, PT. Pelita Air Service memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan pembangunan Bupati Pegunungan Bintang, Drs. Wellington Wenda, MSi untuk membentuk wajah kota Oksibil sebagai ibu kota Kabupaten Pegunungan Bintang pada periode pertama masa kepemimpinannya di kabupaten ini.

Sesudah PT. Pelita Air Service tidak lagi melanjutkan kontraknya dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang, pelayanan penerbangan rutin selanjutnya dari Sentani ke Oksibil ataupun sebaliknya dijalankan oleh PT. Trigana Air Service dengan dua sampai empat kali penerbangan per hari, tergantung kondisi cuaca.

Harga tiket untuk sekali terbang, tergolong mahal bila dibandingkan harga tiket Jayapura – Jakarta.  Misalnya pada Maret 2015, harga tiket dari Sentani – Jakarta sekitar Rp 1,4 juta sampai Rp 1,6  juta dengan waktu terbang lebih dari 5 jam. Tapi dari Sentani ke Oksibil, harganya sekitar Rp 1,5 juta sampai Rp 2 juta sekali terbang dengan waktu terbang 45 menit. Bahkan pada hari-hari tertentu, tiket bisa melonjak sampai 2,5 juta di luar agen resmi Trigana.

Sementara itu, sebagian besar distrik yang jauh dari Oksibil, masih terkungkung dalam keterisolasiannya, sehingga saat ini dibutuhkan sentuhan dari berbagai pihak terutama pemerintah untuk membuka keterisolasian yang menggerogoti sebagian besar distrik di Pegunungan Bintang.

Untuk membuka isolasi daerah, sejak tahun 2007 Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang melalui dana APBD, telah memulai pembangunan jalan ke Utara menuju Jayapura dan ke Selatan menuju Tanah Merah, Kabupaten Boeven Digoel dan Merauke. Upaya ini kini sedang dilanjutkan melalui program pembangunan ruas jalan nasional yang didorong oleh UP4B, khususnya ruas jalan Oksibil-Dekai, Yahukimo dan Oksibil-Woropko, Boven Digul.

Tidaklah mudah untuk menata dan membangun Kabupaten Pegunungan Bintang. Pasalnya, kondisi geografis yang cukup menantang. Menurut data  BPS  terbitan tahun 2014 menyebutkan, dari luas wilayah 1.568.300 hektar atau 15.683 kilo meter persegi itu,  sebagian besar atau 66 persen wilayah kabupaten ini terdiri dari kawasan pegunungan, 27 persen kawasan perbukitan, 4 persen lembah aluvial, 2 pesen dataran aluvial dan 1 persen dataran.

Dengan transportasi udara yang rutin ke Oksibil dan kemudian nanti tranportasi darat bisa menjangkau Jayapura, Keerom, Yahukimo dan Merauke, maka sebuah asa bagi rakyat akan perubahan yang positif, secara perlahan-lahan akan nampak. Untuk itu, diperlukan kemauan keras dari pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi maupun pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang, untuk melakukan gebrakan menantang beratnya alam untuk sebuah asa bagi manusia pemilik negeri Aplim Apom.

Ada dua suku besar yang mendiami negeri Aplim Apom yaitu Suku Ngalum dan Suku Ketengban. Kemudian beberapa sub-suku yang mendiami dataran rendah selatan yakni Suku Murop dan dataran rendah utara Pegunungan Bintang yakni Suku Omkai dan Suku Lepki yang mendimi sepanjang sungai Sofker-Nawa.  

Kondisi kehidupan Suku Ngalum, Ketengban  pada saat ini berada pada tahapan transisi (evolusi) dari yang sederhana atau Tribal (maaf kami tidak menggunakan kata primitif karena maknanya cenderung merendahkan), menuju peradapan masa kini. Kini orang Ngalum dan Ketengban serta sub-suku lainnya berada pada peradaban masa kini yaitu abad ke-21 – abad milenium ke-3 atau peradaban global. Mereka melompat dari peradaban Tribal ke peradaban global.

Transisi ini perlu dicermati untuk menjadi landasan berpijak bagi pemerintah (pusat, provinsi, dan kabupaten) untuk membangun manusia Ngalum dan Ketengban. Kalau pemerintah, lembaga agama dan komponen adat mengabaikan lompatan peradaban ini, maka dikuatirkan, akan muncul sikap apatis dan  tidak berdaya dalam seluruh proses pembangunan sehingga orang Ngalum, Ketengban kehilangan identitas dirinya.

Pada umumnya, kedua suku besar ini dan juga sub-suku lainnya sudah mengenal agama dan menganut tradisi gereja Katolik, GIDI, GKI, Baptis dan gereja-geraja dari aliran kristen lainnya.

Persoalan manusia Ngalum, Ketengban dan Murop serta beberapa sub-suku lainnya   sudah menjadi perhatian Drs Wellington L. Wenda M.Si, yang sudah 12 tahun memimpin Kabupaten Pegunungan Bintang, sejak ia menjabat sebagai penjabat bupati selama 2 tahun dan 10 tahun sebagai bupati definitif.

“Saya bagian dari mereka. Mereka adalah saya. Masalah saya adalah masalah mereka, masalah mereka adalah msalah saya,” ungkap Wellington kepada tim OkNews yang melakukan wawancara ekslusif di kediaman Bupati di Oksibil, 4 April 2015.

Menurut Wellington,  membangun Pegunungan Bintang itu sulit. “Tapi, saya punya komitmen untuk selalu mengedepankan Tuhan. Untuk itu, prinsip pribadi ketika menginjakkan kaki pertama di Oksibil, saya harus membangun dengan iman dan hati. Iman bisa menembus Gunung. Semua permasalahan pembangunan selalu saya mengedepankan Tuhan. Kita jalan dengan benar, maka kita bisa,” ungkap Wellington sambil mengenang masa 12 tahun silam ketika ia menginjakkan kaki di Oksibil sebagai penjabat Bupati yang ditunjuk Gubernur Papua saat itu, Drs Jacobus Solassa (alm).

Walaupun orang Ngalum dan Ketengban kini dalam peradaban transisi, namun dari negeri Aplim Apom ini, telah lahir sejumlah intelektual yang kini berusaha terus untuk membangun dan mempertahankan jati dirinya.

Salah satu dari para intelektual itu, adalah Theo Sitokdana, mantan Wakil Bupati pertama Kabupaten Pegunungan Bintang (2005- 2010). Dia adalah sarjana pertama anak asli Pegunungan Bintang. Setelah Theo, dalam tempo 12 tahun, lahir belasan sarjana, walau pembangunan bidang pendidikan di kabupaten ini, belum diatur dan ditata dengan baik. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang selama 12 tahun terus berupaya mendongkrak kehidupan masyatakat di segala bidang, dengan fokus utama bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan dan infrastruktur.

Walau begitu, orang Ngalum, Ketengban, Murop, Omkai dan Lepki yang hidup di 277 kampung terus berhadapan dengan situasi sosial baru melalui kontak-kontak sosial baru yang selain membawa pandangan baru yang juga beresiko masalah baru, misalnya masalah kesehatan. Contohnya, masalah yang kini mendera Papua secara keseluruhan yaitu virus HIV/AIDS serta penyakit-penyakit lainnya.

Setelah 12 tahun membangun, kini banyak orang berani datang ke Kabupaten Pegunungan Bintang,  termasuk para pencari untung (saudagar) dari luar Papua. Mereka umumnya datang dengan modal kecil untuk mendapatkan untung yang sebesar-besarnya karena uang Otonomi Khusus maupun sumber-sumber dana lainnya dari pusat Jakarta yang masuk ke kabupaten ini tergolong besar.

Dikuatirkan, orang Ngalum, Ketengban, Murop, Omkai, Lepki dan suku-suku lainnya yang mendiami negeri Aplim Apom ini akan tergilas secara ekonomi karena para kapitalis yang masuk ke daerah ini untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. (krist Ansaka/Oknews) ***